Soal dan Pembahasan CPNS 2019 Tes Wawasan Kebangsaan Bag 2

1) Proklamasi 17 Agustus 1945 mempunyai makna yang sangat mendalam dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan tersebut memiliki makna sebagai berikut,….

1. 1. Merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia yang telah berlangsung berabadabad lamanya dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah;
2. 2. Merupakan suatu instrumen hukum internasional untuk menyatakan kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat, sejajar dengan bangsa-bangsa lain;
3. 3. Merupakan momentum penjebolan tata hukum kolonial dan penyusunan tata hukum nasional, yakni tata hukum Indonesia;
4. 4. Merupakan akhir perjuangan bangsa Indonesia bagi terbentuknya negara Republik Indonesia.

JAWABAN:

A. Poin (1), (2), dan (3) yang benar

1. Benar. Merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia yang telah berlangsung berabad-abad lamanya dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah adalah makna yang sangat mendalam dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

2. Benar. Merupakan suatu instrumen hukum internasional untuk menyatakan kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat, sejajar dengan bangsa-bangsa lain adalah makna yang sangat mendalam dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

3. Benar. Merupakan momentum penjebolan tata hukum kolonial dan penyusunan tata hukum nasional, yakni tata hukum Indonesia adalah makna yang sangat mendalam dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. (benar)

4. Salah. Merupakan akhir perjuangan bangsa Indonesia bagi terbentuknya negara Republik Indonesia adalah bukan makna yang sangat mendalam dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

2) Salah satu unsur dasar Wawasan Nusantara adalah wadah yang merupakan batas ruang lingkup wilayah nusantara, ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan (Kepulauan). Konsepsi berpikir atau paradigma Wawasan Nusantara ini dilandasi oleh pemikiran bahwa. . .

A. Pulau pulau dipisahkan oleh laut dan selat

B. Laut yang ditebari oleh pulau pulau

C. Laut dan selat merupakan satu kesatuan

D. Rangkaian pulau pulau dalam laut

JAWABAN:

B. Laut yang ditebari oleh pulau pulau

Laut yang ditebari oleh pulau pulau karena yang dominan lautan bukan daratan atau laut, dan bukan juga selat yang merupakan satu kesatuan.

3) Yang merupakan tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia, adalah sebagai berikut…

1. Bhinneka Tunggal Ika

2. Wawasan Nusantara

3. Nasionalisme Indonesia

4. Sumpah Pemuda

JAWABAN:

D. Poin (4) yang benar

1. Salah. Bhinneka Tunggal Ika bukan merupakan tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia tetapi merupakan salah satu prinsip yang terkandung dalam persatuan Indonesia.

2. Salah, wawasan nusantara merupakan salah satu prinsip yang terkandung dalam persatuan Indonesia bukan merupakan tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia.

3. Salah, karena nasionalisme Indonesia merupakan prinsip yang terkandung dalam persatuan Indonesia bukan tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia.

4. Benar, karena Sumpah Pemuda merupakan salah satu tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia.

4) Kemajuan peradaban manusia dalam segala aspeknya mengalami dinamika yang sangat pesat dalam memasuki milenium III. Upaya untuk mendorong kehidupan bangsa Indonesia yang lebih baik dapat dilakukan melalui langkah-langkah…

A. Mempertahankan kehidupan budaya turun-temurun secara tradisional

B. Mempersiapkan sumber daya manusia yang dinamis, terbuka, dan demokratis

C. Membangun industrialisasi menyambut tuntutan pasar global

D. Menciptakan budaya masyarakat untuk menghindarkan persaingan penguasaan IPTEK

JAWABAN:

B. Mempersiapkan sumber daya manusia yang dinamis, terbuka, dan demokratis.

Perubahan zaman mengiringi kemajuan-kemajuan yang dialami manusia di bumi. Ilmu pengetahuan menjadi pusat kemajuan tersebut sehingga manusia semakin mudah dalam menginginkan setiap keinginan yang dikehendakinya. Hal tersebut akan mencapai pada suatu peradaban manusia yang tinggi. Akan tetapi, peradaban yang tinggi atau kemajuan yang diharapkan manusia tidak akan tercapai jika dia tidak mau berupaya untuk meraihnya. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) mutlak dibutuhkan dalam mewujudkannya. Di samping itu, pola hidup yang dinamis dan terbuka akan semakin memperkuat langkah menuju cita-cita yang diharapkan serta berjiwa demokrat.

5) Prinsip yang terkandung dalam Persatuan Indonesia adalah sebagai berikut…

A. Kebangkitan nasional

B. Proklamasi kemerdekaan

C. Wawasan nusantara

D. Adanya perasaan senasib.

JAWABAN:

C. Wawasan Nusantara

Wawasan nusantara, karena wawasan nusantara merupakan salah satu prinsip yang terkandung dalam Persatuan Indonesia.

Adapun:

- Kebangkitan nasional merupakan tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia bukan prinsip dalam persatuan Indonesia.

- Proklamasi Kemerdekaan juga merupakan salah satu tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia.

- Adanya perasaan senasib bukan merupakan prinsip yang terkandung dalam persatuan Indonesia tetapi merupakan tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia.

6) Berikut ini merupakan pernyataan yang berkaitan dengan proses pembentukan BPUPKI,

kecuali….

A. Pada tanggal 20 Mei 1942, Pemerintah Militer Jepang di Jawa mengeluarkan Undangundang

No.3 yang berisi larangan untuk sementara segala bentuk perbincangan, pergerakan, dan anjuran atau propaganda yang mengarah pada kemedekaan Indonesia. Perlu dikemukakan bahwa pada masa itu berkembang gagasan berdirinya pemerintahan negara Indonesia Merdeka.

B. BPUPKI beranggotakan 62 orang pemimpin bangsa Indonesia dan 6 orang anggota istimewa bangsa Jepang. Anggota-anggota tersebut diambil dari para pemimpin bangsa Indonesia yang tinggal di Jawa dan Madura, sesuai dengan luas wilayah pemerintahan pendudukan Jepang yang membentuknya, yang diketuai oleh Ir Soekarno.

C. Pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Tenno Heika, disampaikan apa yang disebut “hadiah ulang tahun” yang berupa janji kemerdekaan tanpa syarat bagi bangsa Indonesia. Janji tersebut termuat dalam Maklumat Gunseikan (pembesar sipil dari Pemerintahan Militer Jepang di Jawa dan Madura) No. 23.

D. Janji kemerdekaan dan pembentukan BPUPKI merupakan taktik untuk menarik simpati dan dukungan bangsa Indonesia terhadap Jepang yang telah terlihat tandatanda kekalahannya. Perlu dikemukakan bahwa pembentukan BPUPKI itu dilakukan seminggu sebelum Jerman dan Itali menyerah pada Sekutu.

JAWABAN: B

Ada dua kesalahan pertanyaan pada poin B, yaitu

- BPUPKI beranggotakan 62 orang pemimpin bangsa Indonesia dan 6 orang anggota istimewa bangsa Jepang, seharusnya BPUPKI beranggotakan 62 orang pemimpin bangsa Indonesia dan 7 orang anggota istimewa bangsa Jepang.

- Anggota-anggota tersebut diambil dari para pemimpin bangsa Indonesia yang tinggal di Jawa dan Madura, sesuai dengan luas wilayah pemerintahan pendudukan Jepang yang membentuknya, yang diketuai oleh Ir Soekarno bukan merupakan pernyataan yang berkaitan dengan proses pembentukan BPUPKI, sebab ketuanya adalah dr. Radjiman Wedyodiningrat.

Adapun pernyataan yang benar:

- Pada tanggal 20 Mei 1942, Pemerintah Militer Jepang di Jawa mengeluarkan Undangundang No.3 yang berisi larangan untuk sementara segala bentuk perbincangan, pergerakan, dan anjuran atau propaganda yang mengarah pada kemedekaan Indonesia. Perlu dikemukakan bahwa pada masa itu berkembang gagasan berdirinya pemerintahan negara Indonesia Merdeka merupakan pernyataan yang berkaitan dengan proses pembentukan BPUPKI.

- Pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Tenno Heika, disampaikan apa yang disebut “hadiah ulang tahun” yang berupa janji kemerdekaan tanpa syarat bagi bangsa Indonesia. Janji tersebut termuat dalam Maklumat Gunseikan (pembesar sipil dari Pemerintahan Militer Jepang di Jawa dan Madura) No. 23 merupakan pernyataan yang berkaitan dengan proses pembentukan BPUPKI.

- Janji kemerdekaan dan pembentukan BPUPKI merupakan taktik untuk menarik simpati dan dukungan bangsa Indonesia terhadap Jepang yang telah terlihat tandatanda kekalahannya. Perlu dikemukakan bahwa pembentukan BPUPKI itu dilakukan seminggu sebelum Jerman dan Itali menyerah pada Sekutu merupakan pernyataan yang berkaitan dengan proses pembentukan BPUPKI

7) Ketentuan-ketentuan UUD 1945 yang menunjukkan dianutnya sistem kabinet presidensial adalah ….

A. Pasal 4 ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

B. Pasal 5 ayat (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

C. Pasal 20 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

D. Pasal 20 ayat (3) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.Jika rancangan undangundang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu

JAWABAN:

A. Pasal 4 ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut menunjukkan sistem kabinet presidensial.

Adapun:

- Pasal 5 ayat (1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat merupakan gambaran kekuasaan legeslatif.

- Pasal 20 ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang merupakan gambaran kekuasaan legeslatif.

- Pasal 20 ayat (3) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu merupakan gambaran kekuasaan legeslatif.

8) Perbedaan antara piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD 1945, antara lain adalah…..

A. Dalam Piagam Jakarta menggunakan istilah Pembukaan, sedangkan dalam UUD 1945 menggunakan istilah mukadimah.

B. Dalam Piagam Jakarta menggunakan kata Dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, sedangkan dalam UUD 1945 menggunakan kata Dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.

C. Dalam Piagam Jakarta menggunakan kata Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan dalam UUD 1945 menggunakan kata Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

D. Dalam Piagam Jakarta menggunakan kata persatuan Indonesia, sedangkan dalam UUD 1945 menggunakan kata persatuan seluruh bangsa Indonesia

JAWABAN:

B. Dalam Piagam Jakarta menggunakan kata Dalam suatu Hukum Dasar NegaraIndonesia, sedangkan dalam UUD 1945 menggunakan kata Dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Adapun Perbedaan Piagam Jakarta dan Pembukaan UUD 1945

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

PIAGAM JAKARTA

Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu jalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perdjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai (lah) kepada saat jang berbahagia dengan selamat-sentausa mengantarkan rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang Negara Indonesia jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannja.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia Merdeka jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indnesia, jang berkedaulatan rakjat, dengan berdasar kepada: keTuhanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari’at Islam bagi pemelukpemeluknja, menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia

LIHAT KALIMAT:

- maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia (dalam pembukaan UUD)

- maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia (piagam Jakarta)

9) Lembaga Perwakilan bukan merupakan bangunan politis, tetapi merupakan bangunan masyarakat (social). Si pemilih akan memilih wakil-wakilnya yang benar-benar ahli dalam bidang kenegaraan dan yang akan benar-benar membela kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam Lembaga Perwakilan ini tercermin lapisan-lapisan masyarakat, merupakan pandangan dari …..

A. Teori Mandat

B. Teori Organ

C. Teori Sosiologi Rieker

D. Teori Hukum Objektif

JAWABAN:

C. Teori Sosiologi Rieker.

Menurut Teori Sosiologi Rieker, bahwa Lembaga Perwakilan bukan merupakan bangunan politis, tetapi merupakan bangunan masyarakat (social). Si pemilih akan memilih wakil-wakilnya yang benar-benar ahli dalam bidang kenegaraan dan yang akan benar-benar membela kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam Lembaga Perwakilan ini tercermin lapisan-lapisan masyarakat.

Adapun:

- Teori Mandat bahwa si wakil dianggap duduk di Lembaga Perwakilan karena memperoleh mandat dari rakyat sehingga disebut mandataris.

- Teori Organ ini bahwa negara merupakan suatu organisme yang mempunyai alat alat perlengkapannya, seperti eksekutif, parlemen dan mempunyai rakyat, yang semuanya mempunyai fungsi sendiri-sendiri dan saling tergantung sama lain.

- Menurut Teori Hukum Objektif, bahwa dasar hubungan antara rakyat dan Parlemen adalah Solidaritas. Wakil rakyat dapat melaksanakan tugas kenegaraannya hanya atas nama rakyat, sedangkan rakyat tak akan dapat

melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya tanpa mendukung wakilnya dalam menentukan wewenang pemerintah.

10) Berikut ini merupakan pernyataan yang berkaitan dengan perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong Demokrasi Terpimpin antara tahun 1960-1966, kecuali….

A. Didirikan dengan Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960 sebagai pengganti DPR peralihan yang dibubarkan dengan penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960.

B. Di dalam Peraturan Tata Tertib diutamakan hak kontrol, seperti hak bertanya, dan hak interpelasi.

C. Membiarkan badan eksekutif mengadakan penetapan-penetapan Presiden atas dasar Dekrit 5 Juli 1959, seolah-olah Dekrit merupakan sumber hukum baru.

D. Banyak keputusan penting (seperti pengguntingan uang, politik konfrontasi, pengambilan alih perkebunan dan perubahan asing) diputuskan di luar DPR-GR

JAWABAN:

B. Di dalam Peraturan Tata Tertib diutamakan hak kontrol, seperti hak bertanya, dan hak interpelasi.

Di dalam Peraturan Tata Tertib diutamakan hak kontrol, seperti hak bertanya, dan hak interpelasi bukan merupakan pernyataan yang berkaitan dengan perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong Demokrasi Terpimpin antara tahun 1960- 1966.

Adapun:

- Didirikan dengan Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960 sebagai pengganti DPR peralihan yang dibubarkan dengan penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960 merupakan pernyataan yang berkaitan dengan perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong Demokrasi Terpimpin antara tahun 1960-1966.

- Membiarkan badan eksekutif mengadakan penetapan-penetapan Presiden atas dasar Dekrit 5 Juli 1959, seolah-olah Dekrit merupakan sumber hukum baru merupakan pernyataan yang berkaitan dengan perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong Demokrasi Terpimpin antara tahun 1960-1966.

- Banyak keputusan penting (seperti pengguntingan uang, politik konfrontasi, pengambilan alih perkebunan dan perubahan asing) diputuskan di luar DPR-GR merupakan pernyataan yang berkaitan dengan perkembangan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong Demokrasi Terpimpin antara tahun 1960-1966

11) Pemikiran melakukan amandemen UUD 1945 telah lama dipikirka oleh para pakar. Namun baru pada masa reformasi amandemen dapat dilakukan. Dan yang paling utama dalam amandemen UUD 1945 dalam ketatanegaraan Indonesia adalah....

A. Pembatasan bentuk alternatif kedaulatan rakyat

B. pembatasan masa jabatan presiden paling lama 10 tahun

C. pembatasan parlemen dan partai politik

D. ditentukannya kuota 30% perempuan dalam parlemen

JAWABAN:

B. Pembatasan masa jabatan presiden paling lama 10 tahun

12) Peranan pemerintah menurut model pluralis adalah sebagai pihak yang …

1. Merumuskan dan mengawasi aturan permainan (rule of game) agar persaingan tidak merusak persatuan masyarakat.

2. Memperjuangkan kepentingan para anggota kelompok kepentingan dan menjadi perantara antara kelompok kepentingan dan pemerintah.

3. Mengesahkan hasil kompromi berbagai kelompok yang bersaing menjadi keputusan politik.

JAWABAN:

B. Jawaban 1 dan 3 Benar.

Peranan pemerintah menurut model pluralis adalah sebagai pihak yang merumuskan dan mengawasi aturan permainan (rule of game) agar persaingan tidak merusak persatuan masyarakat, serta mengesahkan hasil kompromi berbagai kelompok yang bersaing menjadi keputusan politik. Sedangkan pemerintah tidak berperan dalam memperjuangkan kepentingan para anggota kelompok kepentingan dan menjadi perantara antara kelompok kepentingan dan pemerintah.

13) Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia di rancang atas dasar pertimbangan ..

A. Untuk melakukan ekspansi ke negara tetangga

B. Bersaing dengan negara tetangga

C. Melakukan pertahanan dari setengah musuh

D. Perkirakan ancaman musuh ke depan

JAWABAN:

D. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia di rancang atas dasar pertimbangan berdasarkan perkiraan ancaman musuh.

14)Hampir setiap hari Demonstrasi ada di Jakarta. Demonstrasi ini ada dalam berbagai bentuk. Melihat maraknya demonstrasi tersebut dapat digunakan sebagai indikator . . .

A. DPR kurang berfungsi untuk meningkatnya keterwakilan rakyat

B. MPR tidak berfungsi untuk meningkatnya partisipasi rakyat

C. BPD kurang berfungsi dan meningkatnya kesejahteraan rakyat

D. MA kurang berfungsi dan meningkatnya kesadaran rakyat

JAWABAN:

A. DPR kurang berfungsi untuk meningkatnya keterwakilan rakyat, karena dengan banyaknya demonstrasi menunjukkan DPR sebagai wakil rakyat kurang berfungsi.

15) Lembaga Ketahanan Nasional sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian menyelenggarakan fungsi antara lain ...

A. Penyerasi rencana sektoral dan regional ke dalam suatu rencana pembangunan nasional.

B. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang informasi nasional.

C. Pengkajian strategis mengenai berbagai masalah nasional dan internasional.

D. Pengembangan dan pembinaan kesadaran ilmiah masyarakat Indonesia.

JAWABAN:

C. Pengkajian strategis mengenai berbagai masalah nasional dan internasional merupakan fungsi Lembaga Ketahanan Nasional.

Adapun:

- Penyerasi rencana sektoral dan regional ke dalam suatu rencana pembangunan nasional merupakan fungsi BAPPENAS.

- Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang informasi nasional merupakan fungsi Lembaga Informasi Nasional.

- Pengembangan dan pembinaan kesadaran ilmiah masyarakat Indonesia merupakan fungsi LIPI

16) Pemilihan Umum tahun 1955 bertujuan untuk memilih anggota....

A. Konstituante dan Parlemen

B. DPR dan MPR

C. MPR dan Konstituante

D. DPR dan Konstituante.

JAWABAN

D. DPR dan Konstituante.

Pemilihan Umum tahun 1955 bertujuan untuk memilih anggota DPR dan Konstituante

17) Langkah-langkah yang digalakkan dalam revolusi hijau adalah….

1. Membuka lahan-lahan pertanian yang baru.

2. Meningkatkan nilai jual hasil pertanian.

3. Menggunakan pupuk-pupuk baru.

4. Mencari metode yang baru dan tepat dalam memberantas hama tanaman.

JAWABAN:

B. Poin (1) dan (3) benar.

Revolusi Hijau merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas hasil pangan. Gerakan tersebut sudah dimulai sejak awal abad ke-19 di Eropa. Kemudian, diikuti oleh beberapa negara di Meksiko pada 1950-an dan terus merambah hingga ke Asia, termasuk Indonesia. Hal tersebut dilakukan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang demikian pesat di berbagai negara. Di antara langkah-langkah gerakan Revolusi Hijau

adalh sebagai berikut.

a) Pembukaan lahan-lahan baru dan pemberdayaan lahan nonproduktif untuk dipergunakan sebagai pertanian;

b) Pembuatan sistem pengelolaan yang baik dan benar dalam pola tanam atau berupa mekanisasi pertanian;

c) Penyediaan pupuk-pupuk baru guna meningkatkan kesuburan dan produktivitas hasil pertanian;

d) Pencarian bibit-bibit unggul untuk varietas gandum, padi, dan jenis makanan pokok lainnya.

18) Fungsi alokasi oleh pemerintah dimaksudkan untuk ...

1. Penyediaan barang sosial

2. Pembagian sumber daya

3. Pertumbuhan ekonomi yang tepat

JAWABAN:

A. Poin (1) dan (2) benar.

Fungsi alokasi oleh pemerintah dimaksudkan untuk penyediaan barang sosial dan pembagian sumber daya, sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi yang tepat antara lain dicapai melalui kebijakan anggaran.

19) Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan umum diperoleh dari ...

1) Land rent

2) Subsidi

3) Royalty

JAWABAN:

B. Poin (1) dan (3) benar. 

Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan umum diperoleh dari land rent dan royalty, sedangkan subsidi bukan penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan.

20) Transformasi tradisional government menjadi eletronic government (E-Govt.) merupakan salah satui isu kebijakan publlik yang sangat penting saat ini. E-Govt diartikan sebagai manajemen pemerintahan yang berbasis . . .

A. Legitimasi untuk dilaksanakan.

B. Amanah untuk dipertangungjawabkan.

C. Aplikasi teknologi dan informasi.

D. Kepercayaan untuk dilaksanakan

JAWABAN:

C. Aplikasi teknologi dan informasi

E-Gov merupakan aplikasi teknologi dan informasi dalam pemerintahan sebagaimana Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan penegembangan E-Gov.

21) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang ideal karena ...

1. Bersifat ajeg dan meningkat

2. Berfungsi reguler dan budgetair

3. Bersifat menutup semua pengeluaran Negara

JAWABAN:

A. Poin (1) dan (2) benar.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang ideal karena bersifat ajeg dan meningkat, serta berfungsi reguler dan budgetair tetapi tidak dapat menutup semua pengeluaran Negara.

22)Dampak kebijakan publik ditariknya subsidi bahan bakar minyak dapat terkena pada masyarakat kecil yang tidak memiliki kendaraan bermotor, dengan adanya kenaikan harga bahan pangan dan sandang. Dampak kebijakan tersebut dikenal sebagai dampak...

A. Biaya tidak langsung (indirect cost)

B. Eksternalitas positif

C. Limbah kebijakan (spillover effects)

D. Tidak diharapkan (unintended consequences)

JAWABAN:

C. Limbah kebijakan (spillover effects)

Limbah kebijakan adalah dampak kebijakan terhadap situasi atau masyarakat yang bukan menjadi sasaran utama suatu kebijakan.

Adapun:

• - Biaya tidak langsung adalah menyangkut dampak sosial yang sulit diukur secara kuantitatif.
• - Eksternalitas positif adalah sasaran utama kebijakan yang mana kebijakan tersebut berdampak postif pada sasaran utama kebijakan;
• - Tidak diharapkan adalah menyangkut sasaran utama kebijakan yang mana kebijakan tersebut berdampak negatif pada sasaran utama kebijakan.

23) Dalam penerapan sistem pemerintahan semi presidensial, maka tujuan utamanya adalah....

A. Agar ada pembatasan kekuasaan presiden

B. Negara tetap memegang kedaulatan tertinggi

C. Ada pembatasan jumlah partai politik oleh presiden

D. Meminimalkan kelemahan sistem presidensial dan parlementer

JAWABAN

D. Meminimalkan kelemahan sistem presidensial dan parlementer

24)Good Governance menggambarkan perubahan peran pemerintah dari memberikan pelayanan pada masyarakat menjadi . . .

A. Fasilitator

B. Dinamisator

C. Inisiator

D. Regulator

JAWABAN:

A. Menjadi fasilitator (enabler)

25) Tolok ukur bagi penyelenggara Negara dalam menjalankan tugasnya yaitu . . .

A. Kredibilitas;

B. Akuntabilitas

C. Kapabillitas

D. Ekstensitas

JAWABAN:

B. Akuntabilitas.

Pemerintah harus memeprtangungjawabkan kegiatannya pada masyarakat melalui DPR/DPRD